Sebabkan Karhutla, 3 Perusahaan Digugat Ganti Rugi Rp575 Miliar

Dari empat perusahaan yang digugat, baru tiga yang inkracht. Sebesar Rp78,5 M dari total gugatan Rp575 M yang dibayarkan kepada negara. (Foto: Hafidz Trijatnika Januar)

MATA ANGIN, PALEMBANG – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melayangkan gugatan kepada empat perusahaan di Sumatera Selatan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi pada 2019 lalu. Total kerugian negara yang mesti dibayarkan kepada negara yakni Rp575 miliar.

Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, empat perusahaan tersebut yakni PT BMH, PT WAJ, PT RAJ, dan PT WA. Tiga dari empat gugatan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atap inkracht. Satu lainnya masih dalam proses persidangan.

“Dari tiga yang sudah inkracht itu, total nilai ganti rugi yang harus dubayarkan kepada negara sebesar Rp575 miliar. Yang sudah bayar baru PT BMH sebesar Rp78,5 miliar,” ujar Rasio saat Sosialisasi Penegakan Hukum Karhutla di Palembang, Sumsel, Selasa (10/3/2020).

Rasio menjelaskan, pemerintah menginginkan setiap perusahaan yang terlibat dalam karhutla turut bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan. KLHK, ujar dia, berkomitmen meningkatkan kapasitas di berbagai sektor dalam menangani permasalahan terkait kasus hukum karhutla.

“Penegakan hukum ini pun sebagai ultimum remedium, karena yang terbaik adalah mencegahnya. Kami akan terus memperkuat kolaborasi multiagensi untuk penegakan hukum. Dengan modal penguatan sinergitas dan dukungan teknologi sains tersebut akan memperkuat pencegahan dan pengendalian karhutla,” kata dia.

Sementara itu Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, Sumsel merupakan provinsi terbesar yang lahannya terbakar pada 2019 yakni 328.457 hektare. Disusul Kalimantan Tengah 303.881 hektare, dan Kalimantan Barat 151.070 hektare. Karhurla 2019 menjadi yang terparah sejak 2015 lalu.

“Data hotspot di Sumsel tahun 2019 lalu ada sekitar 17.024 titik. Kondisi itu juga mengakibatkan wilayah Sumsel terbakar terluas di Indonesia,” kata dia.

Lihat Juga :  Terapkan Protokol Covid-19, Indo Global Mandiri Siapkan PJJ Hingga Tingkatkan Fasilitas Kebersihan

Menurut Listyo, 10 persen penyebab karhutla merupakan proses alam seperti petir, lelehan lahar, dan gesekan antar pohon. Namun 90 persennya merupakan faktor manusia, baik yang sengaja maupun lalai.

Pada 2019 lalu, Polda Sumsel menangani 21 kasus pembakar hutan. Sebanyak 20 diantaranya perorangan sementara satu lainnya korporasi. Total kerugian akibat karhutla di Indonesia tahun 2019 sekitar Rp72,95 triliun.

“Hal yang paling merugikan dari karhutla yakni kehilangan potensi jasa lingkungan, bencana ekologis, kerugian ekonomi, kerugian negara, dan kesehatan masyarakat. Semuanya berimplikasi pada kehidupan masyarakat, ketahanan ekosistem dan hilangnya wibawa negara di mata dunia. Persepsi global terhadap Indonesia pun berkurang,” ungkap dia.

Wakapolda Sumsel Brigadir Jenderal Rudi Setiawan menambahkan, upaya pemadaman karhula 2019 menjadi pengalaman dan catatan satgas untuk menghadapi kemadaru 2020. Dirinya berujar, pemadaman kahurtla tahun lalu di Sumsel menggelontorkan dana Rp1 triliun sejak Mei-Desember 2019.

Potensi karhutla pada tahun ini pun diprediksi akan tinggi karena musim kemarau yang diperkirakan akan berjalan panjang.

“Tahun lalu harus menjadi pengalaman, dan penanggulangan serta pencegahan tahun ini harus lebih maksimal,” kata dia. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*