Marwah Jurnalis di tengah Pandemi Covid-19

Iustrasi Jurnalis (FOTO: Istimewa)

Oleh: Yuni Rahmawati

PANDEMI Corona Virus Disease (Covid-19) menjadi kabar buruk bagi warga Indonesia, mengingat cepat sekali penyebarannya. Dilansir dari CNN Indonesia, jumlah positif virus corona (Covid-19) di Indonesia pada Jumat (24/4/2020) mencapai 8.211 orang. Dari jumlah tersebut, 689 orang diantaranya meninggal dunia dan 1.002 dinyatakan sembuh.

Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan data tersebut merupakan data yang diperoleh pemerintah per Jumat (24/4/2020) pukul 12.00. Ada penambahan 436 kasus baru dari update satu hari sebelumnya.

Beberapa pemerintah daerah mengambil langkah karantina wilayah, tak terkecuali Palembang yang tengah mempersiapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Masyarakat diimbau untuk tetap di rumah untuk membantu pemutusan rantai penyebaran virus. Sehingga hampir semua kegiatan diliburkan selama penanganan kasus ini.

Untuk menanggulangi permasalahan sosial ditengah pembatasan kegiatan masyarakat, pada 31 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan ada sebesar Rp110 triliun dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang akan disalurkan kepada masyarakat kelas bawah dan penerima manfaat seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Namun anehnya, ada usulan terkait memasukan profesi wartawan sebagai penerima bantuan. Motif usulannya, wartawan memiliki peran penting dalam pencegahan penyebaran SARS-CoV-2 ini. Salah satunya menyebarkan informasi terkait perkembangan informasi seputar kasus ini.

Kemudian, muncul pemberitaan jika pada pembagian dana JPS di Kota Semarang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menempatkan wartawan atau jurnalis sebagai penerima bantuan dampak Covid-19. Kebijakan tersebut menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Bukan karena mereka tak berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah, melainkan marwahnya sebagai pewarta atau penyampai informasi kepada masyarakat. Bantuan tersebut dikhawatirkan akan melemahkan sisi profesionalitas dan independensinya sebagai wartawan.

Mengacu pada Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, Pasal 6 yang berbunyi ‘Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap, berupa uang, benda dan fasilitas’. Sehingga, menempatkan seseorang sebagai penerima batuan karena dirinya berprofesi sebagai wartawan dirasa tidak tepat. Kecuali jika wartawan tersebut memang berstatus sebagai masyarakat kurang mampu yang memang memenuhi syarat layak menerima bantuan dari pemerintah. Jadi bukan statusnya sebagai wartawan yang membuat yang bersangkutan menerima bantuan, tapi statusnya sebagai warga kurang mampu.

Lihat Juga :  Menikmati Sensasi Unik Lempah Kuning khas Pulau Bangka

Sejatinya, kesejahteraan jurnalis menjadi tanggung jawab perusahaan media. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Pasal 10 tentang pers yang berisi kewajiban perusahaan memberikan kesejahteraan untuk pegawainya, termasuk dalam menyediakan Alat Pelindung Diri (APD); dalam hal ini berupa masker dan hand sanitizer pada saat liputan.

Atas hal ini, seharusnya pemerintah menjalankan tugasnya untuk memprioritaskan masyarakat yang menjadi penerima bantuan tersebut dan memantau apakah semua bantuan tepat sasaran atau tidak. Jika pemerintah bersikeras membantu wartawan, maka bantuan tersebut bukan kepada individu, melainkan kepada perusahaannya. 

Pemerintah bisa memberikan stimulus kepada perusaahan media berupa subsidi pembelian bahan baku (kertas) untuk media cetak atau keringanan pajak. Seperti yang telah diusulkan oleh Dewan Pers.

Dirasa sangat penting jika sorang yang berprofesi sebagai pewarta ini memperhatikan dan menaati kode etik profesi yang ada. Karena jelas, apapun yang berhubungan dengan pemberian sesuatu tanpa ada unsur yang membenarkan adalah salah. Sehingga nantinya akan mempengaruhi kualitas, profesionalitas dan independensi.

Bukankah seorang wartawan harus menjunjung tinggi kualitas suatu berita? Sudah menjadi hal yang umum, jika tugas wartawan adalah melaporkan, menginformasikan, serta menjadi kontrol sosial untuk sebuah negara tanpa terpengaruh independensinya. Jadi dalam hal ini, kemawasan diri serta idealisme haruslah dijunjung tinggi jika menyangkut perihal profesi.(*)

 

Yuni Rahmawati

Penulis merupakan Mahasiswa Program Studi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Yuni tengah menjalani studi semester enam dan aktif di Organisasi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ukhuwah UIN Raden Fatah sebagai Redaktur Berita Cetak.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*