Komisi IV DPR Segera Bahas RUU Jerat Hukum Penimbun Komoditas

Ilustrasi. (Istimewa)

MATA ANGIN — Komisi IV DPR RI bakal segera membahas rencana rancangan undang-undang (RUU) yang bisa menjerat penimbun komoditas pangan secara hukum. Sanksi peringatan dan teguran yang selama ini dilakukan tidak membuat para oknum tersebut jera dan masih merugikan masyarakat dengan aksi penimbunan tersebut.

Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro saat meninjau ketersediaan stok dan harga pangan menjelang lebaran di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (21/5/2019). Darori menjelaskan, aksi penimbun sangat sering merugikan masyarakat karena mempengaruhi harga komoditas pangan yang melambung hingga tidak rasional.

“Oknum-oknum seperti ini harus dikenakan sanksi. Saya kira kedepan harus ada pidananya karena merugikan rakyat kecil. Ini yang perlu diatur undang-undang bahwa dalam kondisi kebutuhan pangan tinggi tapi harga malah naik. Jangan hanya peringatan, teguran, tapi pidana,” ujar dia.

Saat ini untuk di Palembang dan Sumatera Selatan secar umum, dirinya berujar, stok komoditas pangan sebagian besar tercukupi bahkan berlebih seperti beras, daging ayam, dan telur ayam. Naik-turunnya harga pangan tersebut pun masih stabil. Namun dirinya mengkhawatirkan dalam proses distribusi yang berkemungkinan menjadi hambatan.

“Kan biasanya ini dipermainkan pedagang. Sengaja menghambat distribusi ke pasar, sehingga menaikkan harga. Makanya kita minta ke instasi terkait agar betul-betul monitor harga itu. Jangan sampai naik karena distribusi lambat. Ini pengalaman di mana-mana. Barangnya ada, tapi di pasar enggak ada,” kata dia.

Berdasarkan pengalaman, untuk wilayah Palembang dan sekitarnya kenaikan harga komoditas pokok stabil hanya berkisar di 10 persen. Instansi terkait di Sumsel seperti Bulog, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas PErikananan pun menjamin bahwa stok mencukupi dan distribusi akan terus dipantau agar tidak ada penimbunan.

Lihat Juga :  AMPERA Gelar Aksi Tolak Pengesahan RUU Omnibus Law

“Ada satgas, harus betul-betul melaksanakan tugas dengan baik. Mengawasi keadaan pasar yang ada. Sekarang lihat pasar induk, cabai, bawang apakah sudah mulai berkurang atau belum. Kalau sudah, segera serentak didistribusikan. Jangan justru dihambat sehingga menyebabkan terhadap kenaikan harga,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel Taufik Gunawan berujar, secara umum komoditas seperti beras, daging ayam, dan telur mencukupi sampai lebaran. Beras, diklaim Bulog, stok cukup hingga 9-10 bulan ke depan. Beberapa komoditas yang dikhawatirkan kurang adalah kacang merah, bawang merah dan putih.

“Ada beberapa komoditas yang harus dijaga stok dan harganya itu, yakni ayam, daging sapi, bawang-bawangan, dan cabai. Kita diminta menjaga [harga] maksimal peningkatan 10 persen masih wajar,” ujar dia.

Untuk kasus bawang putih, Dinas Perdagangan memastikan pasokan cukup sampai lebaran. Meskipun sebelumnya pernah mencapai Rp90 ribu per kilogram, harga bawang putih saat ini stabil di Rp30 ribu per kilogram.

“Untuk mengantisipasi adanya gejolak harga, beberapa upaya dilakuakn Pemprov Sumsel, salah satunya operasi pasar. Di sisi lain, Pemprov juga berupaya untuk membangun demplot beberapa komoditas yang belum diproduksi di Sumsel seperti bawang merah dan bawang putih,” kat Taufik. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*