Dinas Kehutanan Sumsel Susun Draft Satgas Satwa Cegah Konflik Harimau Susulan

Dinas Kehutana Sumsel menyusun konsep SOP Satgas Satwa untuk mencegah konflik manusia dengan satwa liar susulan, khususnya dengan harimau. (Foto: Narazaya Ilmi)

MATA ANGIN, PALEMBANG – Dinas Kehutanan Sumatera Selatan tengah menggodok draft pembentukan Satgas Satwa untuk mencegah konflik manusia dengan satwa liar, seperti harimau beberapa waktu lalu. Satgas tersebut dibentuk untuk mensinergikan antarlembaga dan memperjelas tugasnya.

Kepada Dinas Kehutanan Sumsel Pandji Tjahjanto mengatakan, saat ini pihaknya masih membahas isi draft tersebut bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta beberapa LSM seperti Forum Harimau Kita dan Zoological Society of London (ZSL).

“Masih ada beberapa perbaikan. Nanti setelah fix, di-SK-kan gubernur untuk satgasnya. Yang akan diperkuat adalah SOP-SOP setiap petugas dari instansi terkait yang tergabung dalam satgas itu,” ujar Pandji, Jumat (14/2).

Pandji mengungkapkan, sebenarnya Satgas Satwa tersebut telah terbentuk sejak 2018 lalu. Namun pihaknya menilai ada kekurangan dari segi pelaksanaan tugas dan operasionalnya di lapangan. Sehingga pihaknya menyempurnakannya, terlebih adanya peristiwa konflik harimau dengan manusia yang terjadi di Sumatera Selatan pada November 2019 hingga Januari 2020 lalu.

Pada konflik yang terjadi beberapa bulan lalu tersebut, KLHK melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumsel yang lebih banyak terlibat dalam penanganannya. Seharusnya, pihak-pihak terkait lain terutama pemerintah kabupaten/kota setempat memiliki tanggung jawab yang sama besar untuk menangani hal tersebut.

“Ada pemahaman yang harus ditanamkan juga pada satgas ini. Di dalam draftnya juga kita libatkan pihak-pihak yang belum terlibat dalam penanganan sejauh ini. Tugas dan tanggung jawab setiap instansi pun diperjelas supaya tidak ada tumpang tindih dan saling menyalahkan saat SOP-nya dilaksanakan,” jelas Pandji.

Lihat Juga :  Tali Rakit Penyeberangan Sungai Musi Tiba Tiba Putus, Puluhan Warga Nyaris Hanyut

Penanganan konflik manusia dengan satwa liar pun, kata Pandji, berhubungan erat dengan perhutanan sosial yang digarap oleh masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya pun akan melibatkan masyarakat dan satgas memiliki tugas untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi agar tidak menggarap lahan di luar perhutanan sosial, terlebih di kawasan hutan lindung.

Pihaknya pun dalam rencana jangka panjang akan melakukan pemetaan koridor satwa dan identifikasi jumlah populasi sehingga pemerintah bisa mengetahui jumlah populasi satwa liar dilindungi dan wilayah jelajahnya.

“Masyarakat juga disosialisasi agar tidak menggarap lahan di luar hutan sosial, juga tidak menebang pohon sembarangan terutama di lokasi hutan lindung. Satgas nanti akan menyambungkan komunikasi pemerintah kepada masyarakat agar sama-sama menjaga dan mementingkan pencegahan daripada penanggulangan,” kata dia. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*