AMPERA Gelar Aksi Tolak Pengesahan RUU Omnibus Law

Puluhan masa dari Aliansi Masyarakat Palembang Bergerak melakukan orasi menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibuslaw di Simpang Lima DPRD Palembang pada Kamis, (27/8/2020). Pada orasi tersebut mereka menuntut tujuh hal terkait pembatalan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibuslaw, salah satunya ialah menolak disahkannya RUU tersebut.(FOTO: ADAM RACHMAN/ LPM UKHUWAH)

MATA – ANGIN, PALEMBANG – Aliansi Masyarakat Bergerak Palembang (AMPERA) menggelar aksi mimbar bebas yang bertujuan untuk menyuarakan penolakkan pengesahan Omnibus Law di Simpang Lima DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kamis (27/8/20).

Juru bicara AMPERA, Ersyah Hairunisa menegaskan bahwa pelaksanaan aksi ini adalah lanjutan dari aksi penandatanganan petisi penolakan RUU Omnibus Law pada Minggu, (16/8/20) di Kambang Iwak.

“Kami telah menggalang penandatanganan petisi dan memberikan edukasi mengenai bahaya-bahaya tentang Omnibus Law pada aksi kemarin. Sehingga pada aksi lanjutan ini, kami mulai dengan orasi politik, parlemen jalanan dan orasi yang akan membaur jadi satu,” ujarnya.

Pada aksi hari ini, kurang lebih ada delapan alasan mengapa aksi ini digelar. Pertama, penyusunan RUU Omnibus Law cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup tanpa partisipasi masyarakat sipil dan mendaur ulang pasal inkonstitusional.

Kedua, penerapkan perbudakan modern lewat sistem fleksibilitas tenaga kerja berupa legalisasi upah di bawah minimum, upah per jam, dan perluasan kerja kontrak-outsourcing.

Ketiga, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan memburuknya kondisi kerja.

Keempat, percepatan krisis lingkungan hidup akibat investasi yang meningkatkan pencemaran lingkungan, bencana ekologis (man-made disaster) dan kerusakan lingkungan

Kelima, sentralisme kewenangan; kebijakan ditarik ke pemerintah pusat, yang mana hal ini mencederai semangat reformasi

Keenam, memisahkan petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan anak, difabel dan kelompok rentan terdiskriminasi atas keyakinan, gender dan seksual.

Ketujuh, kriminalisasi, represi dan kekerasan Neggara terhadap rakyat. Sementara Negara memberikan kekebalan dan keistimewaan hukum kepada para pengusaha/investor.

Kedelapan, RUU Omnibus Law mengakibatkan pendidikan hanya untuk menciptakan tenga kerja murah bagi industri sejalan dengan masifnya investasi.

Lihat Juga :  Basarnas Palembang Patroli Sungai Musi Selama Perayaan Cap Go Meh di Pulau Kemaro

Sementara itu, Ersyah juga mengatakan bahwa pemerintah hanya memfokuskan pengesahan RUU Omnibus Law.

“Ditengah Pandemi ini, seharusnya pemerintah lebih memfokuskan penanggulangan covid-19 bukan malah fokus pada pengesahan Omnibus Law ini,” katanya saat ditemui di lokasi.

Selaras dengan itu, Anisa Murdiyati salah satu peserta aksi mengatakan, aksi tersebut juga bentuk edukasi kepada masyarakat. Karena, Kota Palembang termasuk masyarakat acuh dengan issu-issu seperti ini.

“Terlihat banyak yang tidak tahu tentang issu yang sedang digencarkan oleh pemerintah ini, padahal disahkannya Omnibuslaw ini akan berdampak pada kita semua,” imbuhnya.

Anisa juga mengatakan, apabila Omnibuslaw disahkan, akan berdampak juga kepada perempuan. Perempuan dalam hal ini ikut dirugikan.

“Mengingat Omnibuslaw ini mengancam kesejahteraan buruh perempuan, yang dimana kemarin ada cuti melahirkan, menstruasi dan keguguran. Kini dihapuskan. Dan ini menjadi contoh kecil kegagalan sebuah kebijakan,” jelasnya.

Anisa berharap, nantinya akan ada aksi lanjutan lagi setelah ini sampai Omnibuslaw ini tidak disahkan. (Kontributor : Reza Arya – Krisna Aldrin – LPM Ukhuwah UIN Raden Fatah Palembang)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*